loader

Latar Belakang

Pemilihan umum adalah perangkat penting bagi regenerasi politik bangsa. Berjalan baiknya momentum lima tahunan ini adalah kunci terwujudnya demokrasi yang substansial. Namun, selama 11 kali penyelenggaraan pemilihan umum, salah satu isu yang kerap muncul menghantui adalah persoalan netralitas aparatur pemerintahan.

Padahal pemilihan umum di Indonesia menganut asas "Luber" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia". Asas "Luber" sudah ada sejak zaman Orde Baru.

"Langsung" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. "Bebas" berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Kemudian di era reformasi berkembang pula asas "Jurdil" yang merupakan singkatan dari "Jujur dan Adil". Dua hal inilah yang menjadi penekanan kami.

Asas "jujur" mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Asas "adil" adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. (Wikipedia)

Netralitas aparatur pemerintahan memegang peranan penting mewujudkan pemilihan umum yang dijalankan dengan kedua asas tersebut. Keberpihakan politik aparatur pemerintahan dikhawatirkan menimbulkan bias dalam pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melarang pegawai negeri terlibat kampanye yang mendukung salah satu kandidat, menggunakan fasilitas negara, dan membuat keputusan yang merugikan salah satu calon. Bagi yang melanggar ada sanksi sampai pemecatan.

Namun dalam dinamika yang terjadi belakangan ini, muncul kesan yang sangat kuat ihwal ketidaknetralan aparatur pemerintahan, yang terjadi dari pusat hingga tingkat penyelenggara pemerintahan terendah.

Meski sulit dibuktikan, beredar banyak sekali informasi dengan indikasi yang sangat kuat mengenai penyalahgunaan kewenangan di institusi-institusi pemerintahan maupun badan usaha milik negara. Bahkan ada kecenderungan tekanan terhadap kelompok yang menjadi subordinat dari sebuah institusi, semisal dari pengusaha kepada para karyawannya.

Munculnya pengakuan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis adalah salah satu contoh nyata. Meski akhirnya Sulman telah membantah pernyataannya sendiri, namun publik kadung percaya bahwa tekanan itu memang benar-benar ada.

Berdasar latar belakang itu, rasanya dibutuhkan infrastruktur yang dapat menampung informasi mengenai tekanan-tekanan yang dihadapi siapapun atau institusi apapun untuk kepentingan Pemilihan Umum 2019.

Karenanya, sekelompok anak muda yang memiliki konsern tinggi terhadap terwujudnya praktik demokrasi yang baik di Indonesia berinisiatif membuat platform yang bisa menampung siapapun orang ataupun institusi yang ingin melaporkan adanya tekanan yang dialami terkait pemilu. Platform itu diberi nama JagaPemilu.Com.

JagaPemilu.com adalah ikhtiar untuk turut mewujudkan pemilu yang Luber dan Jurdil. Ini juga merupakan upaya kami memperkaya khazanah implementasi demokrasi digital, di mana teknologi informasi mengubah praktik demokrasi menjadi lebih baik.

Apa?

JagaPemilu.Com adalah platform partisipasi publik. Ia merupakan platform pelaporan mengenai informasi dugaan kecurangan ataupun tekanan yang dihadapi siapapun. Pengguna tinggal mengisi form, layaknya Google Form, mengenai asal instansi, bentuk kecurangan, dan menyertai bukti-bukti dokumen atau foto.

Tujuan?   

Kami ingin turut mendorong terwujudnya pemilihan umum yang jujur dan adil. Pemilu kita menganut sistem one man one vote. Maknanya adalah, setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun.

Kerahasiaan?

Platform ini tidak mensyaratkan adanya identitas untuk melaporkan. Karenanya tidak perlu ada kekhawatiran tentang itu. Namun kami membuka opsi jika pelapor berkenan untuk memberikan nomor atau alamat email untuk kami hubungi, agar informasi dapat diverifikasi kebenarannya.

Teknologi?

Kami menggunakan teknologi pemrograman web sederhana yang bisa dibuat oleh siapapun dengan mudah dan cepat.

Kapan Muncul Inisiatif JagaPemilu.Com?

Ide mengenai platform ini muncul secara spontan dalam sebuah diskusi di awal April 2019, merespons maraknya pemberitaan mengenai isu ketidaknetralan aparatur pemerintahan atau institusi negara.

Dari Mana Pembiayaannya?

Pembuatan platform ini tidak membutuhkan biaya yang fantastis. Ini hanyalah platform biasa yang dikerjakan beberapa anak muda dalam hitungan dua hari. Seluruh pembiayaan bersumber dari kocek pribadi para inisiator.

Bagaimana Pemanfaatan Hasil dari Pelaporannya?

Kami bermaksud meneruskan informasi yang kami dapat kepada institusi terkait, seperti Bawaslu.

Apakah JagaPemilu.Com Terafiliasi Kelompok Politik Tertentu?

Tidak. Tidak ada satu pun dari inisiator JagaPemilu.Com yang menjadi anggota partai politik atau menjadi tim sukses dari peserta pemilu, baik pileg maupun pilpres.